Kategori
Society

Masyarakat Belum Tahu Ada RUU Cipta Kerja

Dear Pemerintah, 74 Persen Masyarakat Belum Tahu Ada RUU Cipta Kerja

Masyarakat Belum Tahu Ada RUU Cipta Kerja – Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survey yang menunjukkan bahwa masyarakat belum mengetahui adanya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Hanya 26% masyarakat yang tahu dari 2.215 sampel responden.

Data responden didapat dari wawancara tatap muka pada survei-survei sebelumnya yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Margin of error survei diperkirakan +/-2,1 persen pada tingkat kepercayaan 95%.

RUU Cipta Kerja direncanakan untuk disahkan di DPR RI hari ini, Kamis setelah menuai polemik berkepanjangan. Meski sudah Daftar S128 akan disahkan, ternyata masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang RUU Cipta Kerja.

“Ini merupakan hal mendasar yang harus dibenahi oleh pemerintah dan DPR. Dilihat dari pentingnya akuntabilitas kebijakan, RUU ini harus diketahui oleh lebih banyak warga,” ucapnya.

“Saat ini, baru 26 persen yang tahu RUU Cipta Kerja, mayoritas warga yakni 74 persen masih belum tahu,” kata Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, dalam video conference, Selasa.

Meski sedikit, mayoritas masyarakat dukung pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang

Ihwal dukungan pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU), Deni mengatakan mayoritas masyarakat mendukungnya. Hanya sedikit masyarakat yang enggan menanggapi soal pembahasan beleid tersebut.

“Sebanyak 37 persen tidak mendukung11 persen tidak menjawab atau tidak memberi penilaian,” ucap dia.

Pemerintah dan DPR Masih Kurang Mensosialisasikan

Pemerintah dan DPR kurang menyosialisasikan RUU Cipta Kerja

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR kurang menyosialisasikan RUU Cipta Kerja. Deni menilai pemerintah harus lebih gencar lagi memberikan informasi ke masyarakat agar mereka mendapat informasi yang jelas.

Dengan demikian, nantinya undang-undang yang akan disahkan juga sudah menampung aspirasi dari semua pihak.

“Ini merupakan hal mendasar yang harus dibenahi oleh pemerintah dan DPR. Dilihat dari pentingnya akuntabilitas kebijakan, RUU ini harus diketahui oleh lebih banyak warga,” jelas dia.

RUU Cipta Kerja dinilai bisa menciptakan peluang kerja/usaha

Selain itu, hasil riset menunjukkan masyarakat setuju bahwa RUU Cipta Kerja bisa menghadirkan peluang kerja maupun usaha. Apalagi kondisi ekonomi di tengah pandemik COVID-19 ini sedang sulit-sulitnya.

“Pendapat paling disetujui bahwa membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia jadi dominan dua ini. Pendapat lainnya terbelah,” ujarnya.