Kategori
Society

Masuk Monas Bisa dari Dua Pintu

Masuk Monas Bisa dari Dua Pintu

Masuk Monas Bisa dari Dua Pintu. Monumen Nasional (Monas) hanya akan membuka dua pintu saat kembali beroperasi di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi pada 20 Juni 2020.

Di pintu masuk, pengunjung bakal melalui pengecekan suhu tubuh dan mencuci tangan yang sudah tersedia di arena.

Pengunjung juga harus bisa mengikuti rute jalur yang telah disediakan di kawasan halaman Monas, sehingga tidak ada yang langsung berpapasan.

Saat berada di dalam kawasan Monas, pengunjung wajib mengenakan masker, membawa hand sanitizer dan menjaga jarak sosial.

“Cairannya sudah sesuai standar Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup DKI, dan Kementerian Kesehatan RI. Jadi aman karena sudah sesuai ambang batas,” kata Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan saat ditemui di lokasi.

Sebanyak 81 personel diturunkan langsung untuk melakukan penyemprotan disinfektan guna memastikan kawasan tersebut sudah steril dari virus ataupun bakteri.

Dalam penyemprotan itu cairan disinfektan yang digunakan berbahan dasar klorin dan kaporit 60 persen.

Selama PSBB transisi Monas tetap buka setiap hari, namun jam operasional hanya dari pukul 08.00 WIB sampai 17.00 WIB.

Seperti diketahui, Monas sudah termasuk dalam salah satu kawasan wisata yang direncanakan dan dapat mulai beroperasi pada 20 Juni 2020 di masa fase pertama PSBB transisi di Ibu Kota Jakarta.

Kepala Seksi Ketertiban Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas, Deddy Nurahmat, mengatakan bahwa layanan mobil wisata untuk sementara ditiadakan.

Menyambut pembukaan kawasan Cagar Budaya itu, Dinas Penyelamatan Kebakaran dan Penanggulangan (Gulkarmat) DKI Jakarta telah melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan Monas.

Pengunjung bisa mendatangi Monas melalui pintu barat daya (pintu dekat Patung Kuda) dan pintu timur (pintu dekat Stasiun Gambir).

Pembatasan Jumlah Pengunjung Monas Hanya Dilakukan di Tugu

Kepala Seksi Ketertiban Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas Deddy Nurahmat mengatakan, pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50 persen di Monumen Nasional (Monas) hanya dilakukan di kawasan tugu Monas pada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.

Deddy juga mengatakan, pengetatan protokol kesehatan saat akan masuk ke kawasan Monas sebelum masuk ke kawasan tugu, penjagaan jarak untuk membeli tiket di loket masuk ke tugu, hingga pembatasan durasi saat berada di dalam tugu.

Nantinya setiap lima belas menit, pengunjung yang telah naik ke atas tugu akan diminta untuk turun bergantian dengan orang lain yang sudah mengantre di bawah.

“Kapasitas kami 1.250, kami perkirakan 50 orang dalam waktu satu jam,” kata Deddy seperti dikutip Antara.

Hanya ada dua pintu masuk yang akan dibuka yaitu di Pintu Barat Daya dan Pintu Timur Monas, sedangkan dua pintu lainnya di sisi utara dan tenggara akan difungsikan sebagai akses pengunjung untuk keluar dari kawasan Monas.

Monas termasuk dalam salah satu kawasan wisata yang direncanakan dapat mulai beroperasi pada 20 Juni 2020 di masa fase pertama PSBB transisi di Ibu Kota.

Meski demikian untuk di kawasan halaman Monas, Deddy mengatakan pembatasan dilakukan dengan pembatasan akses keluar masuk.

 

Kategori
Society

Penjelasan Dirut PLN soal Tagihan Listrik

Penjelasan Dirut PLN soal Tagihan Listrik

Penjelasan Dirut PLN soal Tagihan Listrik. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara ( PLN) Zulkifli Zaini mengatakan, lonjakan tagihan listrik yang dialami masyarakat tidak disebabkan oleh kenaikan atau subsidi silang tarif listrik. “Lonjakan tagihan listrik pada rekening Mei – Juni 2020. Sebelumnya kami sampaikan lonjakan ini tidak disebabkan kenaikan tarif listrik atau subsidi silang tarif listrik,” kata Zulkifli dalam rapat kerja dengan Komisi VII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu. Zulkifli menjelaskan, lonjakan tagihan listrik terjadi karena mekanisme perhitungan tagihan yang berbeda selama pandemi Covid-19.

Adapun, menurut hasil pencatatan petugas, menghasilkan kenaikan tagihan listrik yang cukup signifikan, karena pola konsumsi masyarakat selama PSBB. “Pencatatan meter bulan Mei secara aktual menghasilkan kenaikan relatif yang signifikan kepada beberapa pelanggan, akibat pola konsumsi dan aktifitas pelanggan yang masih berada lebih lama di rumah selama kurun waktu April hingga Juni 2020,” ucapnya. “Oleh karena itu, terjadi perbedaan realisasi konsumsi dengan penagihan mengunakan rata-rata 3 bulan. Sebagian besar realisasi lebih besar daripada apa yang ditagihkan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Zulkifli mengatakan, PLN sudah menyiapkan upaya perlindungan bagi pelanggan atas lonjakan tagihan tersebut. PLN, kata dia, membuat skema angsuran yang diberikan bagi pelanggan yang mengalami kenaikan tagihan di atas 20 persen. “Untuk mengatasi keluhan pelanggan tersebut PLN telah mengambil kebijakan perlindungan lonjakan dengan membuat skema angsuran terhadap lonjakan yang terjadi untuk yang mengalamai kenaikan diatas 20 persen,” pungkasnya.

Dedi Mulyadi Usul PLN Kirim Rincian Tagihan Listrik

Anggota DPR RI Dedi Mulyadi mengusulkan agar Perusahaan Listrik Negara ( PLN) untuk membuat rincian penggunaan listrik pelanggannya setiap bulan. Hal itu demi mencegah prasangka yang buruk terhadap perusahaan milik negara itu.

Dedi mengatakan, saat ini sudah bermunculan berbagai keluhan tentang tagihan listrik yang mengalami kenaikan cukup signifikan, dari mulai selebriti maupun masyarakat umum, baik yang mengunggah di media sosial maupun tidak. “Karena PLN memiliki fungsi pelayanan dan kepuasan pelanggan menjadi pilar utama, maka PLN harus memberi penjelasan kepada masyarakat kenapa ada keluhan tagihan listrik,” katanya. Menurutnya, PLN bisa mendatangi pelanggan yang mengeluh tagihan listrik membengkak. Di sana, bisa melakukan pemeriksaan forensik terkait pemakaian listrik pelanggan, sehingga bisa jelas berapa watt yang digunakan dan kemudian dikonversi dalam bentuk besaran biaya tagihan. “Misalnya di rumah artis A, habis sekian belas juta rupiah. Kemudian PLN melakukan audit forensik saja di rumah itu. Kan bisa dilihat apa saja yang digunakan dan habis berapa watt dalam sebulan,” katanya

Dedi mengatakan, rincian penggunaan listrik bisa dilaporkan dengan beberapa cara, mulai dari laporan tertulis yang dikirim via pos, email atau juga melalui SMS. “Sudah saatnya PLN transparan dalam hal penggunaan listrik pelanggannya. PLN harus mulai melaporkan rincian tagihan listrik itu seperti telepon pasca-bayar. Ada rincian penggunaannya,” kata wakil ketua Komisi IV.